PEMBELAJARAN DARING (Lanjutan)

Petunjuk daring 2 "Sejarah Indonesia" :

1. Bukalah link berikut http://diskusi1.blogspot.com/2020/05/pembelajaran-daring-lanjutan.html?m=1#more
2. Bacalah rangkuman materi dengan saksama
3. Kerjakan latihan soal dengan klik tulisan "LATIHAN SOAL"
4. Apabila minta login, maka loginlah menggunakan gmail yang kalian miliki
5. Setelah masuk ke halaman latihan soal Tuliskan nama & pilih kelas
6. Selanjutnya klik next untuk melanjutkan ke halaman soal
7. Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar dengan klik pada pilihan jawaban
8. Setelah selesai mengerjakan soal klik tombol submit untuk memgakhiri latihan soal
9. Kemudian klik view score untuk melihat nilai

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN, MASA DEMOKRASI LIBERAL SAMPAI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A.     PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA AWAL KEMERDEKAAN  (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan RI,  negara belum dapat mengatur system pemerintahannya dengan sempurna. Hal ini disebabkan kondisi keamanan yang belum stabil akibat kedatangan pasukan Sekutu/Belanda yang ingin kembali berkuasa dan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Namun demikian untuk memenuhi kelengkapan Negara sesuai UUD 1945 dibentuklah Kabinet RI pertama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang dinamakan Kabinet Presidensial. Masa jabatan berlangsung dari 4 September – 14 November 1945.

Pada awal kemerdekaan masih tampak adanya sentralisasi kekuasaan yang diperkuat dengan adanya pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945, "Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk maka segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)". Untuk menghindarkan absolutisme dari kekuasaan presiden yang mungkin terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat untuk membatasinya seperti berikut ini.

·         Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945 bahwa KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.

·         Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik.

·         Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi system pemerintahan parlementer.

Setelah tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet RI kedua yang dipimpin oleh Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri (bersifat parlementer). Kabinet ini dikenal dengan nama Kabinet Sjahrir I. Sistem Kabinet Parlementer inilah yang katanya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengharapkan sistem pemerintahan Demokrasi dimana cirinya adalah adanya DPR (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Pola pemerintahan ini merupakan bentuk penerapan demokrasi yang ada di negara Belanda yang berdasarkan multi partai yaitu sistem pemerintahan parlementer. Jika menggunakan kabinet presidentil maka presiden berperan sebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggungjawab kepada presiden. Tetapi jika menggunakan kabinet Parlementer maka presiden bertanggungjawab kepada parlemen (KNIP).

Pada masa awal kemerdekaan ini Indonesia sedang belajar berdemokrasi, sehingga dalam masa ini sering terjadi pergantian kabinet.

A.     SISTEM POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI LIBERAL / PARLEMENTER (1950 – 1959)

Selanjutnya, sistem pemerintahan yang dianut UUDS 1950 tidak jauh berbeda dengan yang dianut dalam Konstitusi RIS 1949, yaitu sistem parlementer semu (kuasi parlementer). Disebut kuasi parlementer karena terdapat banyak ciri presidensial di dalamnya. Ketidakmurnian (semu) parlementer pada masa UUDS 1950 ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1.      Perdana menteri diangkat oleh presiden (seharusnya oleh parlemen) (Pasal 51 Ayat 2).

2.      Kekuasaan perdana menteri sebagai ketua dewan menteri masih dicampurtangani oleh presiden (seharusnya presiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri) (Pasal 46 Ayat 1).

3.      Pengangkatan atau penghentian menteri-menteri dan kabinet dilakukan dengan keputusan presiden (lazimnya oleh parlemen) (Pasal 51 Ayat 5).

4.      Presiden dan wakil presiden berkedudukan selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan (seharusnya terpisah) (Pasal 45 jo 46 Ayat 1).

5.      Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden dengan menunjuk seseorang atau beberapa orang pembentuk kabinet (lazimnya oieh parlemen) (Pasal 50 jo 51 Ayat 1).

PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat di DPR saat itu sehingga dalam waktu lima tahun (1950-1955) PNI dan Masyumi bergantian memegang kekuasaan di kabinet. Dari 1950-1959 kembali terjadi pergantian kabinet dengan sangat cepat. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi pula perdebatan dalam Konstituante yang sering menimbulkan konfik berkepanjangan. Berikut ini sejumlah kabinet yang pernah memerintah pada masa Demokrasi Liberal.

Nama  Kabinet	Tahun Pemerintahan
Kabinet Natsir (Masyumi)	6 September 1950-21 Maret 1951
Kabinet Sukiman (Masyumi)	27 April 1951-3 April 1952
Kabinet Wilopo (PNI)	April 1952-3 Juni 1953
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (koalisi PNI dan NU)	Juli 1953-12 Agustus 1955
Kabinet Burhanudin Harahap (Masyumi)	12 Agustus 1955-3 Maret 1956
Kabinet Ali Sastroamijoyo Il (koalisi PNI, Masyumi dan NU)	20 Maret 1956-4 Maret 1957
Kabinet Djuanda	April 1957-5 Juli 1959

Jatuh bangunnya kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa Demokrasi Liberal lebih disebabkan oleh kegagalan-kegagalan atau dianggap gagal dalam mengendalikan pemerintahan. Misalnya, Kabinet Wilopo yang harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa 17 Oktober dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen.

Meskipun menghadapi ujian berat dari kemelut yang muncul di tubuh angkatan darat, pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I atau sering juga disebut dengan kabinet Ali-Wongso sempat mengalami demisioner. Hanya saja, kabinet ini berhasil mengukir prestasi dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 18-25 April 1955. Dalam konferensi ini telah hadir 29 negara Asia Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya.

Pada masa Demokrasi Liberal, kondisi perekonomian pemerintah Indonesia tidak stabil. Ada beberapa langkah perbaikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain:

·         Nasionalisasi de Javasche Bank (Hindia Belanda)  menjadi Bank Indonesia pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman.

·         Melaksanakan program ekonomi Gerakan Benteng. Program ini diprakarsai oleh Menteri Perekonomian bernama Sumitro Joyohadikusumo pada masa  pemerintahan Kabinet Natsir. Tujuan program ekonomi ini adalah  mengubah struktur ekonomi kolonial ke dalam system ekonomi nasional dengan pemberian bantuan kredit kepada pengusaha pribumi. Program ini mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi terlalu cepat ingin menikmati keuntungan dan berprilaku konsumtif.

·         Melaksanakan Program ekonomi Ali –Baba pada masa Kabinet Ali Sastroamidojo I yang dijalankan dengan  merancang pemberian kredit dan lisensi pada pengusaha swasta  pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi. Kata “Ali” menunjuk pada pengusaha pribumi dan “Baba” pada pengusaha dari etnis Cina. Program ini mengalami kegagalan juga karena pengusaha pribumi sangat miskin pengalaman dan dimanfaatkan pengusaha non pribumi untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah

C. SISTEM POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DI INDONESIA 1959-1965 (MASA ORDE LAMA/ORLA)

a. Latar Belakang Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Secara pengertian Demokrasi Terpimpin adalah salah satu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan dan keputusan terpusat pada sosok presiden (Soekarno).

Latar belakang dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin di Indonesia mempunyai korelasi (hubungan) dengan kondisi keamanan , perekonomi dan politik yang buruk yang terjadi  pada masa pelaksanaan Demokrasi Parlementer. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1.      Dari segi keamanan nasional, banyak terjadi pemberontakan di daerah-daerah yang menyebabkan ketidak stabilan negara.

2.      Dari segi perekonomian sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat.

3.      Dari segi politik, badan Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Selain itu partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan dan hanya mementingkan kelompoknya masing-masing.

Masa pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno ini diawali oleh anjuran Soekarno agar UU yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu mendapatkan pro dan kontra dari kalangan anggota Konstituante.  Sebagai tindak lanjut maka pada tanggal 3 Juli 1959 Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR (Mr.Sartono), Perdana Menteri (Ir Djuanda), para menteri dan anggota Dewan nasional (Roeslan Abdul Gani dan Moh.Yamin), serta ketua Mahkamah Agung (Mr. Wirjino Prodjodikoro) untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil.   Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah dekrit Presiden yang mengawali dijalankannya Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Isi dekrit mencakup 3 hal pokok yaitu:

1.      Menetapkan pembubaran Konstituante

2.      Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

3.      Membentuk MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan-utusan dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

b. Perkembangan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sehari setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Ir.Djuanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Setelah itu pada tanggal 10 Juli 1959 presiden mengumumkan pembentukan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Soekarno bertindak sebagai perdana menteri. Kabinet ini adalah kabinet non partai . Namun kabinet ini melibatkan para staf angkatan, kepala Kepolisian dan Jaksa agung . Setelah itu dibentuk juga Dewan Pertimbangan Agung sementara.

Pelaksanaan Demokrasi terpimpin yang seharusnya mengacu kembali  pada UUD 1945  ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, antara lain:                                                                                                                                                                              1. Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, pengertian terpimpin ditafsirkan lain dari yang terdapat di dalam UUD 1945. Pengertian terpimpin dalam UUD 1945 adalah : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pernyataan “dalam permusyawaratan perwakilan” berarti di dalam MPR. Namun oleh Presiden Soekarno pengertian terpimpin ditafsirkan terpimpin secara mutlak oleh pribadinya. Oleh karena itu kemudian diciptakan atribut “Pemimpin Besar Revolusi” , sehingga presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan mutlak dalam negara.

2.  Berdasarkan UUD 1945 kedudukan presiden berada di bawah MPR, akan tetapi dalam Demokrasi Terpimpin,  presiden membentuk MPRS bukan melalui PEMILU, melainkan melalui penetapan Presiden No.2 Tahun 1959.

3. Pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dinyatakan sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia dan atas usul dari DPA kemudian dijadikan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Inti Manifesto Politik adalah USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadiaan Indonesia)

4. Presiden membubarkan DPR hasil PEMILU 1955 karena menolak Rencana Anggaran Pokok Belanja Negara /RAPBN yang diajukan. Selanjutnya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong /DPRGR.

5. Meluasnya pengaruh PKI akibat konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang dijalankan Presiden Soekarno.

6. Penyimpangan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi condong ke poros negara-negara komunis .

Antara tahun 1960 – 1965 kekuatan politik terpusat pada Presiden Soekarno. Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara didampingi oleh TNI Angkatan Darat /AD dan PKI. PKI kembali muncul sebagai kekuatan baru sejak PEMILU tahun 1955 dan mendapat dukungan melalui penetapan Presiden No. 7 tahun 1959. PKI pun turut mendukung gagasan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis) yang  diciptakan oleh Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi “menempel” pada Presiden Soekarno untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno.

        

                                                                                                                                                               

c.  Perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

Presiden Soekarno mempraktekkan Sistem Ekonomi Terpimpin. Dalam hal ini presiden secara langsung terjun mengatur perekonomian. Kegiatan perekonomian terpusat pada pemerintah pusat. Anggaran belanja setiap tahun terus meningkat tanpa diimbangi pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah adanya pembangunan proyek-proyek Mercu suar   yang lebih bersifat politis daripada ekonomis seperti: pembangunan Monas, Pertokoan Sarinah dan Proyek Olah Raga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV  dan Games Of the New Emergencing Forces (GANEFO). Hal ini semakin memperburuk situasi perekonomian Negara pada masa itu.

                                                                                

Adapun dalam rangka memperbaiki  perekonomian negara, pemerintah mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dengan langkah kerja melakukan devaluasi /Sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp.500 dan Rp.1000 menjadi 10 persen saja.

2. Membentuk Panitia 13 yang menghasilkan konsep Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Tujuan utamanya untuk menciptkan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi.

3. Membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP)

Dikeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP) dalam usaha perdagangan.

d. Masalah Irian Barat dan Konfrontasi dengan Malaysia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Berdasarkan hasil keputusan KMB , masalah wilayah Irian Barat ditunda penyelesaiannya satu tahun. Namun sampai tahun 1963 masalah itu belum terselesaikan sehingga Presiden Soekarno memerintahkan untuk merebut Irian Barat  dari tangan Belanda  dengan konfrontasi militer melalui komando Tri Komando Rakyat/TRIKORA  yang isinya:                                                                                                                       1) Gagalkan pembentukan Negara Boneka buatan Belanda,                                                                                                2) Kibarkan Sang merah Putih di Irian Barat                                                                                                                              3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum.                                                                                                    Akhirnya PBB turun tangan membantu penyelesaiannya, dan melalui hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 Irian Barat kembali dalam wilayah NKRI.

Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia sekaligus Inggris terkait dengan pembentukan Federasi Malaysia.  Indonesia pun pernah keluar dari keanggotaan PBB tahun 1965 karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun kembali masuk menjadi anggota PBB pada masa pemerintahan ORDE BARU pada 28 September 1966 setelah melaksanakan politik bebas aktif.

e. Akhir Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Peristiwa G30S/PKI telah memunculkan aksi ketidakpuasan massa terhadap kepemimpinan pemerintahan  Soekarno. Pada tanggal 12 Januari berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) yang isinya sbb:

1)      Pembubaran PKI serta ormas-ormasnya

2)      Pembersihan Kabinet Dwikora

3)      Penurunan harga-harga barang

Menyikapi hal ini, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan atau lebih dikenal dengan Kabinet 100 Menteri. Namun kabinet tersebut tidak memuaskan hati rakyat karena masih banyak tokoh menterinya yang diduga terlibat G30S/PKI duduk dalam kabinet. Aksi demonstrasi kembali terjadi saat pelantikan kabinet tersebut , dan menyebabkan gugurnya seorang demonstran mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim (dijuluki pahlawan Tritura).

Selanjutnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR) diterbitkan oleh Presiden Soekarno yang isinya memerintahkan agar Let.Jen.Soeharto mengatasi kondisi Negara RI yang kacau . berdasarkan SUPERSEMAR ini akhirnya Soeharto tampil dalam kepemimpinan politik, dan tampil sebagai pemimpin Orde Baru menggantikan Soekarno sebagai presiden.

LATIHAN SOAL