#Belajardirumah

Penyebaran pandemi covid-19 kian meresahkan bangsa. Sebagai pemegang tongkat estafet bangsa ini sudah sepatutnya kita berpartisipasi aktif dengan cara belajar di rumah aja. BELAJAR di rumah bisa dilakukan dengan berbagai sumber belajar, salah satunya adalah melalui pemanfaatan internet. Melalui blog ini kita akan melanjutkan materi Sejarah Indonesia, namun sebelumnya bacalah petunjuk berikut.

Petunjuk pembelajaran:
1. Bacalah dengan seksama rangkuman berikut
2. Pada akhir rangkuman ada sebuah permasalahan yang harus kalian komentari.
3. Pemberian komentar dapat dilakukan melalui kolom komentar di halaman ini dengan format:
     NAMA : ........
     KELAS : .........
     KOMENTAR : ..........
4. Komentar yang kalian berikan akan menjadi dasar keaktifan belajar dan absensi.

MATERI

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Sistem politik Orde Baru disokong oleh lima undang-undang Politik yaitu: undang-undang No.1/1975 “Pemilu”, udang-undang No. 2/1975 “susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Udang-undang No. 3/1975 “partai politik dan golkar”, undang-undang No. 5/1985 “Referendum” dan undang-undang No. 8/1985 “Ormas”.

Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri
1. Membuat konsensus nasional untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen serta konsesus mengenai cara-cara melaksanakan consensus utama dengan tujuan untuk meraih stabilitas nasional.
2. Penyerderhanaan partai politik, selama orde baru hanya ada dua partai yaitu: partai persatuan pembangunan (fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Perti) dan Partai Demokrasi Indonesia (fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo) serta Golongan Karya (Golkar).
3. Keikutsertaan TNI/Polri dalam keanggotaan MPR/DPR guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran Hankam dan Sosial, peran ABRI dikenal dengan dwifungsi ABRI.
4. Pemasyarakatan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (p4) Presiden Soeharto mengemukakan gagasan Ekaprasetia Pancakarsa pada tanggal 12 April 1976 dan gagasan tersebut ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 dan sejak itu secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat melaksanakan penataran P4.
5. Mengadakan penentuan pendapat rakyat “Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh Wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.

Kebijakan Bidang Politik Luar Negeri
1. Secara resmi Indonesia kembali menjadi Anggota PBB pada tanggal 28 Desember 1966.
2. Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.
3. Persemian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
4. Indonesia menjadi pemprakarsa organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.

Kebijakan Bidang Ekonomi
1. Menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi dengan mencanangkan sasaran yang tegas, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap yaitu jangka panjang 25-30 tahun dan jangka pendek 5 tahun atau disebut pelita/pembangunan lima tahun.
2. Memperoleh pinjaman dari Negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IGGI IMF dan Bank Dunia.
3. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebar-lebarnya, inilah yang membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing. Untuk menggerakan pembangunan tahun 1970 juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, pemasukan di migas meningkat dari US$6 miliar pada tahun 1973 menjadi US$10,6 miliar tahun 1980.

Keberhasilan Presiden Soeharto membenahi bidang ekonomi menyebabkan Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980.

Kebijakan Bidang Pertanian
1. Intensifikasi yang dikenal dengan Pancausaha tani, meliputi pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi dan pemberantasan hama.
2. Ekstensifikasi yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru, mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru, mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami dan membuka hutan.
3. Diversifikasi yaitu usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui system tumpang sari, usaha ini menguntungkan untuk mencegah kegagalan panen pokok.

Kebijakan Bidang Industri
1. Mengembangkan jaringan informasi, komunikasi dan transportasi untuk memperlancar arus komunikasi antar wilayah di Nusantara, misalnya program satelit palapa.
2. Mengembangkan industri pertanian.
3. Mengembangkan industri minyak dan gas bumi.
4. Perkembangan industri galangan kapal di Suarabaya yang dikelola oleh PT. PAL Indonesia.
5. Pengembangan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang kemudian berubah menjadi PT. Dirgantara Indonesia.
6. Pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, Cilacap, Surabaya, Medan dan Batam.
7. Sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi.

Kebijakan Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan
1. Pemerintah mengontrol pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalui buku dan film G 30 S/PKI diputar TVRI setiap tahun pada tanggal 30 September, pemerintah menginginkan sebagi pengingat terhadap bahaya laten PKI dan memuja kepahlawanan Jenderal Soeharto dan film lain ialah Janur Kuning.
2. Pemerintah mendukung kirap remaja Indonesia yaitu: Parade Keliling Pemuda Indonesia yang diselenggarakan dua tahun sekali oleh Yayasan Tiara Indonesia pimpinan Siti Hardijanti Rukmana “Mbak Tutut” sejak tahun 1989, mereka menjelajahi desa-desa di Indonesia dengan kegiatan seperti menyalurkan air bersih, memperbaiki rumah desa, membersihkan rumah ibadah, menanam pohon serta membersihkan makam serta mengadakan diskusi dan pertunjukan seni.
3. Pemerintah menempatkan Departemen Penerangan dalam posisi yang sangat penting Departemen Penerangan mengharuskan setiap media masa memiliki SIUPP dan mengendalikannya secara ketat melalui undang-undang pokok pers No 12 tahun 1982 dan media yang melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.
4. Untuk mengendalikan mahasiswa gerakan mahasiswa maka diberlakukan normalisasi kehidupan kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada tahun 1978.

Keberhasilan Orde Baru
1. Kemajuan dalam bidang transportasi dapat menghubungkan antara kota dengan kota.
2. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bagi proses produksi dan tenaga kerja.
3. Tersalurnya hasil prosuksi ke wilayah kota lainnya.
4. Masuknya penduduk dari berbagai wilayah dan kebudayaan, sehingga dapat melahirkan proses akultrasi di antara kebudayaan-kebudayaan tersebut.
5. Pemusatan dan persebaran sumber daya.

Pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat beberapa daerah yang mulai berkembang menjadi daerah pusat pertmbuhan di luar wilayah Pulau Jawa. Pusat-pusat pertumbuhan itu antara lain berada di Arun (NAD), Bontang (Kalimantan Timur), Soroako (Sulawesi Selatan), Temabga Pura (Papua).

Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ini menjadi salah satu faktor untuk persebaran sumber aya manusia dari Pulau Jawa ke daerah-daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan penduduk pada suatu wilayah, terutama di daerah kawasan padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta.

6. Perubahan tata ruang
Suatu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan selalu mengalami perkembangan baik bersifat kualitatif maupun bersifat kuantitatif. Pertumbuhan yang bersifat kualitatif berkaitan erat dengan peningkatan mutu kehidupan sebagai akibat semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan bersifat kuantitatif berkaitan dengan peningkatan jumlah dan keragaman kebutuhan hidupsejalan dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat.

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan berbagai bentuk kegiatan usahanya, berpengaruh besar terhadap kebutuhan lahan. Oleh karena itu, pertumbuhan itu dapat mengakibatkan terjadinya perubahan tata ruang dari wilayah pusat pertumbuhan itu.

7. Perkembangan ekonomi
Pusat pertumbuhan yang mengalami perkembangan dengan pesat, mempengaruhi perekonomian penduduknya. Misalnya, pemekaran kota baik.

Tingkat keamanan dalam negeri meningkat.
Dalam bidang ekonomi terlihat adanya Perkembangan GDP perkapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.

8. Kesuksesan swasembada pangan.
9. Tingkat pengangguran menurun.
10. Kesuksesan dalam program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Kesuksesan dalam bidang pendidikan yaitu menjalankan program Gerakan Wajib Belajar.
11. Kesuksesan Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh.
12. Kesuksesan transmigrasi.
13. Kesuksesan program KB.
14. Kesuksesan dalam menangani permasalahan pendidikan yaitu, memerangi buta huruf.
15. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
16. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
17. Rakyat merasa aman dan sejahtera.
18. Politik luar negeri yang bebas aktif terlaksana dengan baik (Indonesia aktif di organisasi internasional seperti;
ASEAN, OPEC, OKI, dll)

Kegagalan Orde Baru
1. Ketidakseimbangan ketiga lembaga pemerintah yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau tidak adanya chech and balance pada pembagian kekuasaan pemerintah dimana lembaga eksekutif menguasai negara, sehingga kedua lembaga lainnya tidak menjalankan tugasnya akibat dari itu, tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merajarela karena lembaga yudikatif tidak memiliki kekuasaan. Akibat dari ini, terjadi pemerintahan yang bersifat diktator, otoriter, dan absolutisme. (Lembaga kepresidenan terlalu dominan).
2. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.
Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
6. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
7. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.
8. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius (PETRUS)”.
9. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
Meningkatnya jumlah kriminalitas.
10. Krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah.
11. Implementasi HAM yang masih rendah.
12. Lembaga peradilan yang masih kurang independen

Gerakan Reformasi

Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Gerakan ini lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktorfaktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama menjadi ketatanan perikehidupan baru yang lebih baik. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, gerakan reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan perikehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.

Tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Penegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi-kolusi-dan nepotisme.
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah.
5. Mewujudkan kebebasan pers.
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Dampak yang terjadi akibat reformasi ini sangat banyak tentunya bagi bangsa indonesia, mulai dari dampak negatif dan dampak positif bagi negara ini. Dampak negatif yang nyata terlihat di mata kita sekarang ini seperti iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalah artikan makna dari demokrasi, serta kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Kita juga dapat melihat bahwa banyak demonnstrasi yang terjadi harusnya menjadi sarana menyampaikan aspirasi dari masyarakat, namun justru yang terjadi malah demokrasi dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan seiring dengan semua itu, kerusuhan di masyarakat juga semakin meningkat. Dampak dampak negatif ini terjadi akibat dari pemerintahan  pasca reformasi masih belum mampu dalam melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga pengaplikasian dari tujuan reformasi masih belum sempurna dan belum dapat mengangkat kehidupan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun di atas itu semua, reformasi juga berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Kita dapat melihat masyarakat yang sebelum era reformasi dikekang kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi, apalagi mengkritik pemerintahan, kini dapat menyampaikan aspirasi dan kritiknya tersebut dengan bebas. Selain itu derajat bangsa Indonesia di mata dunia semakin terangkat, di karena berhasilnya indonesia melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokratis dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis, dan seiring perkembangan zaman, Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional, sehingga mobilitas terhadap berbagai bidang baik dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya semakin berkembang.


Demikian rangkuman materi yang diberikan, untuk pengembangan lebih lanjut dapat ditunjang dengan berbagai sumber belajar lain.

Setelah membaca & mempelajari perkembangan kehidupan bangsa sejak awal proklamasi (materi-materi sebelumnya) hingga reformasi, kita melihat banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh para pemimpin kita diberbagai bidang. Semua kebijakan tersebut tentunya adalah semata-mata demi kemajuan bangsa.

Permasalahan:
Sebagai generasi penerus bangsa, dengan memanfaatkan berbagai literasi berikan komentar kalian tentang bagaimana mengatasi permasalahan bangsa khususnya pada bidang ekonomi di tengah merebaknya wabah covid-19.
Tuliskan komentar kalian pada kolom komentar di halaman ini, dengan format:
NAMA : ........
KELAS : .........
KOMENTAR : ..........